Industri Buku pada Era The New Media

 

SALT STARVATION pole penguasaan kompeni Hindia Belanda di Borneo: Strategi kolonial yang selama dipahami cukup keliru. Ist.

Oleh Masri Sareb Putra, M.A.

Dalam sejarah kolonialisme di Borneo, terdapat satu strategi yang kerap luput dari pembacaan historiografis, tetapi justru sangat menentukan: SALT STARVATION. Suatu taktik penguasaan berbasis kelangkaan komoditas vital, yakni garam. 

Dalam catatan kolonial Belanda, garam selalu dikaitkan dengan istilah teknis “zoute bronnen”. Yakni sumber garam, yaitu sumur larutan garam atau salt springs. 

Namun, berbeda dari wilayah lain yang memiliki salt springs alami, sebagian besar Borneo pedalaman tidak memilikinya. Kekurangan sumber garam inilah yang dimanfaatkan Belanda sebagai instrumen kontrol sosial-politik.

Mengapa taktik kolonial di Borneo berbeda dari di Jawa

Di Jawa, Belanda dapat mengandalkan strategi divide et impera karena struktur sosial masyarakat bersifat relatif kohesif, komunal, dan terpusat. Pemecahan kekuatan menjadi taktik efektif. 

Namun, di Borneo abad ke-19, masyarakat Dayak justru terfragmentasi: setiap subsuku memiliki struktur kepemimpinan sendiri, bahkan praktik kayau antarkelompok masih berlangsung. Tidak ada “basis guyub” yang dapat dipecah. Karena itu, upaya memecah-belah tidak menghasilkan keuntungan politik apa pun bagi Kompeni.

Belanda harus menerapkan strategi yang sepenuhnya berbeda, bahkan kebalikannya:

bukan memecah, tetapi menyatukan para pemimpin adat terlebih dahulu, baru kemudian menguasai.

Pusat kendali garam di Pahandut: akar dari strategi SALT STARVATION

Di wilayah Kahayan Tengah, Hulu, dan Rungan Manuhing, Belanda mendirikan gudang garam terpusat di Pahandut, lokasi yang kini menjadi Kota Palangka Raya. Gudang ini bukan sekadar titik distribusi, tetapi pusat kendali kolonial atas komoditas strategis yang tidak dimiliki masyarakat pedalaman. Ngabe Soekah bahkan membentuk panitia pengurusan garam, lengkap dengan jabatan menteri garam, untuk mengurus pendistribusian dan pengawasan.

Setiap kali kapal membawa garam dari hilir ke Pahandut, muatannya dapat memenuhi kebutuhan berbagai komunitas sekaligus. Orang-orang dari kampung hulu mendatangi Pahandut untuk memperoleh garam. Transaksi pun tidak dilakukan dengan uang semata, tetapi dengan emas, menjadikan garam bukan hanya kebutuhan rumah tangga, melainkan alat kontrol ekonomi dan politik.

Kompeni Hindia Belanda merekayasa kelangkaan

Dalam konteks inilah taktik SALT STARVATION bekerja.
Kompeni Hindia Belanda merekayasa kelangkaan (artificial scarcity) atas komoditas yang mutlak diperlukan, sehingga para tamanggung dan kepala adat harus bergantung pada sistem kolonial untuk memperoleh garam.

Ketika para pemimpin Dayak bergantung pada sumber garam yang dikuasai Belanda, maka legitimasi politik mereka pun secara bertahap mengarah pada Kompeni.

Puncaknya: Penyatuan para pemimpin Dayak di Tumbang Anoi (1894)

Setelah bertahun-tahun membangun ketergantungan berbasis garam, Belanda melangkah ke tahap berikutnya: menyatukan para kepala suku di Tumbang Anoi pada 1894. 

Selama ini, peristiwa Tumbang Anoi dipahami semata-mata sebagai “kesepakatan damai antarsuku Dayak”. Padahal, dari sudut pandang geopolitik kolonial, ia juga merupakan manuver politik untuk mengonsolidasikan kepemimpinan Dayak di bawah satu struktur yang mudah diawasi.

Dengan para pemimpin adat sudah berada dalam orbit kontrol, berkat strategi SALT STARVATION, kompeni Hindi Belanda dapat menguasai wilayah pedalaman jauh lebih efektif.

Garis besarnya tegas

1. Di Jawa: pecah-belah karena masyarakatnya kohesif.

2. Di Borneo: satukan dulu para pemimpin adat dengan garam sebagai pengendali baru: kuasai.

3. Istilah kolonial “zoute bronnen” menegaskan pentingnya sumber garam sebagai instrumen kekuasaan.

Karena itu, membaca sejarah kolonial Borneo tidak boleh memakai kacamata Jawa.

Kesalahan membaca berarti kesalahan memetakan strategi kekuasaan, dan pada akhirnya, kesalahan memahami sejarah Dayak sendiri.